Inside News | Kediri – Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kediri mendampingi rombongan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaan pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Kediri, pada Sabtu (24/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memantau langsung situasi di lapangan, mulai dari kepatuhan dokumen, kelancaran proses produksi, tantangan pasar, hingga kesiapan tenaga kerja dalam menjawab kebutuhan dunia usaha.
Dua perusahaan yang dikunjungi antara lain PT Globalindo Furniture di Desa Minggiran, Kecamatan Papar, dan PT Wono Jati Wijoyo yang beralamat di Jalan Mataram Nomor 1, Kota Kediri. Peninjauan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan berjalan lancar dengan didampingi jajaran pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kediri.
Secara umum, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sugeng Hari Suseno, menilai operasional perusahaan masih berjalan dengan baik dan normal. Dari sisi kelengkapan administrasi serta perizinan, perusahaan-perusahaan yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, perusahaan diingatkan untuk selalu memantau masa berlaku dokumen guna melakukan perpanjangan tepat waktu.
“Pengecekan ini salah satunya berkaitan dengan masalah perizinan yang harus diperpanjang. Hal tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sugeng Hari Suseno.
Ia menegaskan bahwa tertib administrasi adalah fondasi penting bagi kelancaran kegiatan usaha perusahaan.
Di tengah berjalannya aktivitas produksi, para pelaku usaha juga menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, antara lain kenaikan harga bahan baku, daya beli yang belum pulih sepenuhnya, serta persaingan yang semakin ketat baik dengan produsen dalam negeri maupun luar negeri.
Mendengar berbagai kendala tersebut, Sugeng berharap kondisi pasar segera membaik sehingga roda usaha dapat berputar lebih lancar dan pada akhirnya berdampak pada pemeliharaan lapangan kerja yang ada.
Salah satu fokus utama dalam diskusi ini adalah penyerapan tenaga kerja. Data BPS per Agustus 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kediri berada di angka 4,71 persen, sedangkan Kota Kediri tercatat 3,76 persen. Angka ini menegaskan pentingnya ketersediaan lapangan kerja yang berbanding lurus dengan kesiapan kompetensi calon pekerja.
“Ke depan, kita harapkan kompetensi lulusan dunia pendidikan mengikuti standar atau kompetensi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Penyerapan dan penempatan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan,” tegas Sugeng.
Lebih lanjut ia menjelaskan adanya pergeseran pola penyiapan tenaga kerja, dimana dunia pendidikan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, bukan sebaliknya.
“Kalau dulu perusahaan yang banyak mengikuti kompetensi dari hasil kelulusan, ke depan kita harapkan bisa menyiapkan lulusan sekolah agar mampu mengikuti apa yang sedang dibutuhkan dunia kerja saat itu. Jadi, kita harapkan tenaga kerja di Kediri bisa terserap oleh lowongan kerja yang memang sedang dibutuhkan perusahaan,” tambahnya.
Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan antara kualifikasi lulusan dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan industri furnitur di Kabupaten Kediri semakin tangguh sekaligus mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
Sugeng berharap ke depannya perusahaan-perusahaan di Kediri semakin maju dan sehat usahanya, sehingga mampu terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Red)
