Inside News | Jombang – Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang turut hadir dalam agenda strategis yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Pendopo Kabupaten, Senin (21/7). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Bapak Tomi Jomaliawan, A.Ptnh., M.H., bersama jajaran Kepala OPD, para PPAT, Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Jombang, serta Bupati Jombang, Abah Warsubi, S.H., M.Si., dan Wakil Bupati Jombang, M. Salmanudin.
Agenda pagi hari dimulai dengan Sarasehan Pajak Daerah yang difokuskan pada penguatan sinergi antarinstansi dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kemudahan pajak daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin, khususnya dalam hal pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk program PTSL di Kabupaten Jombang.
Beliau juga menyampaikan informasi penting terkait program prioritas nasional tahun 2026, di mana Kementerian ATR/BPN mengajukan anggaran 30% untuk PTSL. Jawa Timur sendiri direncanakan memperoleh alokasi sebanyak 1 juta bidang, yang akan dibagi ke 38 kabupaten/kota — dengan estimasi 25.000 bidang per kabupaten/kota.
Kepala kantor juga mengimbau para kepala desa yang belum ikut serta dalam program PTSL untuk segera mendorong masyarakat melakukan pemasangan patok batas tanah secara mandiri. Hal ini menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang akan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) pada 24 September 2025, dan menjadi penilaian awal dalam pembentukan Desa Binaan PTSL.
Dalam program tersebut, desa yang siap baik secara fisik (patok terpasang) maupun yuridis (data tersedia) akan diprioritaskan. Petugas akan datang langsung melakukan penilaian dan pendampingan intensif sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan.
Selain itu, Kantor Pertanahan juga terus mendorong penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. Untuk tahun 2025, ditargetkan penerbitan 3.060 sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Jombang. Kepala kantor mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait, untuk mendukung penuh pencapaian target tersebut.
“Kami mohon dukungan dari Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran untuk membantu menyukseskan program sertifikasi tanah wakaf ini. Harapannya, seluruh tanah wakaf di Indonesia dapat tersertifikasi secara lengkap dan legal,” imbuhnya.
Acara dilanjutkan dengan peluncuran nasional 80.000 Koperasi Merah Putih yang diikuti secara daring oleh Bupati Jombang. Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi lokal dan nasional dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan serta memperkuat struktur ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. *(Gema)
